Organisasi dan Tata Laksana Kementerian
Total 86 peraturan ditemukan berdasarkan klaster: Organisasi dan Tata Laksana Kementerian

Halaman 8 Urutan 71 Sampai 80 Dari Total 86 Data

TIDAK BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 01/02/2005

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

BERLAKU

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2003

Tipe : Keppres

Tanggal : 08/07/2003

Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

TIDAK BERLAKU

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999

Tipe : IMNA/KBPN

Tanggal : -

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

BERLAKU

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1994

Tipe : KepMNA/KBPN

Tanggal : 30/09/1994

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan SJDI Hukum

BERLAKU

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1994

Tipe : KepMNA/KBPN

Tanggal : 31/01/1994

Pembentukan Pusat Jaringan dan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 580.2-5568-D III Tahun 1990

Tipe : SE

Tanggal : -

Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Swasta

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1990

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 06/09/1990

Penyempurnaan Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1990

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 10/11/1990

Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Seluruh Indonesia

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1990

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 06/11/1990

Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Di Kecamatan yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah Kerja Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku

BERLAKU

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990

Tipe : IMNA/KBPN

Tanggal : 24/09/1990

Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan