Organisasi dan Tata Laksana Kementerian
Total 86 peraturan ditemukan berdasarkan klaster: Organisasi dan Tata Laksana Kementerian

Halaman 8 Urutan 71 Sampai 80 Dari Total 86 Data

BERLAKU

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005

Tipe : Perpres

Tanggal : 31/01/2005

Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen

BERLAKU

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2003

Tipe : Keppres

Tanggal : 08/07/2003

Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

TIDAK BERLAKU

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999

Tipe : IMNA/KBPN

Tanggal : -

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

BERLAKU

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1994

Tipe : KepMNA/KBPN

Tanggal : 31/01/1994

Pembentukan Pusat Jaringan dan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

BERLAKU

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1994

Tipe : KepMNA/KBPN

Tanggal : 30/09/1994

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan SJDI Hukum

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1990

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 06/11/1990

Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Di Kecamatan yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah Kerja Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku

BERLAKU

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990

Tipe : IMNA/KBPN

Tanggal : 24/09/1990

Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1990

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 10/11/1990

Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Seluruh Indonesia

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 580.2-5568-D III Tahun 1990

Tipe : SE

Tanggal : -

Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Swasta

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1990

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 06/09/1990

Penyempurnaan Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar