Selamat Datang di
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

<p>Kabupaten Bekasi - Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day, jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan penanaman 100.000 pohon secara serentak se-Indonesia. Penanaman pohon dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didampingi Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono.</p><p>Kegiatan ini berlangsung secara daring dan luring di Komplek Perkantoran Kabupaten Bekasi, Rabu (05/06/2024). Adapun jumlah pohon yang ditanam di masing-masing daerah berjumlah 200 pohon. Di Kabupaten Bekasi sendiri, terdapat dua jenis pohon yang ditanam di atas tanah kosong seluas satu hektare, yaitu 180 bibit pohon mahoni dan 20 bibit pohon buah dengan tinggi bibit pohon sekitar 50 sentimeter.&nbsp;</p><p>"Hari ini spesial, setiap tanggal 5 Juni, bangsa-bangsa sedunia memperingati Hari Lingkungan Hidup, World Environment Day dan tentu Indonesia ingin selalu menjadi, bukan hanya sebagai warga dunia yang bertanggung jawab tetapi juga menjadi champion, salah satu juara dalam urusan pelestarian lingkungan hidup," kata Menteri AHY.</p><p>Oleh sebab itu, ia mengatakan Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu elemen penting dari pemerintahan juga turut menghadirkan solusi dalam semangat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. "Ini kita galakkan, kita lakukan secara serentak penanaman 100.000 pohon seluruh Indonesia dan ini mudah-mudahan bisa berkontribusi pada lingkungan hidup kita," ujar Menteri AHY.</p><p>Tak hanya simbolis, penanaman pohon ini ia harapkan menjadi aksi nyata yang dapat bermanfaat bukan hanya sekadar mengindahkan Indonesia tetapi memiliki nilai ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. "Termasuk yang kita tanam adalah mahoni yang kita kenal sebagai salah satu jenis tanaman yang sangat efektif untuk menyerap kembali karbon yang terlepas ke udara," lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.</p><p>Atas kontribusi nyata yang dilakukan terhadap lingkungan, ia mengapresiasi kerja keras seluruh jajarannya. "Terima kasih atas kerja kerasnya, bukan hanya yang ada di sini tapi di seluruh Indonesia. Saya tahu ini adalah upaya kita bersama di tengah-tengah kesibukan dan kehidupan kita sehari-hari selalu sempatkan untuk melestarikan lingkungan hidup kita," kata Menteri ATR/Kepala BPN.</p><p>Pada prinsipnya, Menteri AHY menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN siap mendukung segala kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ekonomi yang hijau. Di antara bentuk dukungannya adalah dengan melakukan perbaikan regulasi terkait perdagangan karbon dan penataan ruang yang berkelanjutan.</p><p>"Bagaimana kita mempersiapkan regulasi instrumen untuk carbon trading itu adalah masa depan kita, juga bagaimana kita menyiapkan tata ruang yang makin sustainable, imbang antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan menjaga lingkungan hidup kita," pungkas Menteri AHY.</p><p>Untuk diketahui, status tanah tempat penanaman ini sudah bersertipikat dengan jenis sertipikat Hak Pakai dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.</p><p>Penanaman 100.000 pohon kali ini merujuk pada tema besar Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024, yaitu “Land Restoration, Desertification and Drought Resilience" yang artinya berfokus pada restorasi lahan, penggurunan, dan ketahanan terhadap kekeringan. Salah satu bentuk konkret implementasi tema tersebut adalah berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung restorasi lahan, salah satunya penanaman pohon.</p><p>Turut hadir dalam kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran; dan Pj. Bupati Bekasi beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Bekasi. Hadir secara daring melakukan aksi nyata pelestarian lingkungan ini, seluruh jajaran dari 33 Kantor Wilayah BPN Provinsi dan 479 Kantor Pertanahan yang ada di kabupaten/kota se-Indonesia. (LS/PHAL)</p><p>#AHYMenteriATR<br>#MenteriAHYTanamPohon<br>#KementerianATRBPN<br>#MelayaniProfesionalTerpercaya<br>#MajuDanModern<br>#MenujuPelayananKelasDunia<br>#SetiapKitaAdalahHumas<br>#SetiapKitaAdalahAmbassador</p><p>Biro Hubungan Masyarakat<br>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/<br>Badan Pertanahan Nasional&nbsp;</p><p>X: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://twitter.com/kem_atrbpn">http://twitter.com/kem_atrbpn</a><br>Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/&nbsp;<br>Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN&nbsp;<br>Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN &nbsp; &nbsp;<br>TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn&nbsp;<br>Situs: atrbpn.go.id&nbsp;<br>PPID: ppid.atrbpn.go.id</p>

<div><b>Jakarta </b>- Forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada 27 Mei 2024 di Hotel Le-Meridien menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk bersatu dalam menghadapi isu-isu terkait carbon trading, tanah negara, dan siklus hak atas tanah. Dengan Kepala Biro Hukum sebagai pimpinan rapat, beragam peserta dari berbagai sektor termasuk pemerintah, lembaga, dan masyarakat turut hadir dalam diskusi tersebut. FGD bertujuan untuk mencapai kesepahaman yang seragam mengenai kebijakan carbon trading, pemahaman yang mendalam tentang tanah negara, serta memperkuat siklus hak atas tanah, semua sebagai dasar penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.</div><div><br></div><div>Narasumber yang hadir, di antaranya Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Prof. Dr. Kurnia Warman dari Universitas Andalas, dan Edo Mahendra, D.Phil, Penasihat Khusus Menteri Bidang Carbon Trading, memberikan wawasan yang berharga dalam menguraikan kompleksitas isu-isu tersebut. Harapannya, FGD ini mampu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya progresif tetapi juga berkelanjutan, yang akan membawa dampak positif bagi sektor pertanahan dan lingkungan hidup di Indonesia. Kesatuan pemahaman dan kesungguhan kolaborasi antara pemangku kepentingan diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan dalam arah yang lebih baik bagi masa depan tanah dan lingkungan hidup negara.</div>