Produk Hukum
02/01/2023
Unduh
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023
Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
16/06/2023
Unduh
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023
Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
12/04/2023
Unduh
Surat Keputusan Bersama Nomor B.0115/Seskab/Ekon/02/2023 Tahun 2023
Percepatan Pengadaan Lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)
14/02/2023
Unduh
Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 Tahun 2023
Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
03/03/2023
UnduhKlasterisasi Peraturan
Klasterisasi Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
EBOOK
Berbagai kumpulan buku himpunan peraturan menteri dan himpunan naskah kerja sama serta buku program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Artikel Hukum
Artikel Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
04
Juni
Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi
Selengkapnya12
Juni
Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi
Selengkapnya08
Maret
Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi
Selengkapnya
Monografi Hukum
Berbagai kumpulan buku himpunan peraturan menteri dan himpunan naskah kerja sama serta buku program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Berita Terbaru
Berita Terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Inventaris Dokumen
Inventaris Dokumen JDIH Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional.
Grafik Statistik
Survey Kepuasan Masyarakat
Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Hasil Survey Tahun 2023
" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "
Ahmad Fauzi
" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "
Ahmad Fauzi
" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "
Ahmad Fauzi
" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "
Ahmad Fauzi
" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "
Ahmad Fauzi
" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "
Ahmad Fauzi
Rata-Rata Penilaian
1548
Total Penilaian
Link Terkait
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
