Selamat Datang di
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Temukan peraturan yang anda cari melalui pencarian dibawah ini

Ketik kata kunci untuk mencari

Produk Hukum

BARU

Surat Edaran Nomor 2/SE-300.UK.05/III/2023 Tahun 2023

Pemberian Keterangan Tidak Berada di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat

09/03/2023

Unduh
BARU

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

29/10/2019

Unduh
BARU

Petunjuk Teknis Nomor 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 Tahun 2019

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN TANAH LENGKAP KOTA/KABUPATEN

01/02/2019

Unduh
BARU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2024

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten Dan Sekitarnya

20/02/2024

Unduh
POPULER
POPULER

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

16/05/2006

Unduh
POPULER
POPULER

Surat Edaran Nomor 2/SE-300.UK.05/III/2023 Tahun 2023

Pemberian Keterangan Tidak Berada di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat

09/03/2023

Unduh
POPULER

Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-HK.02.02/II/2024 Tahun 2024

Penyusunan, Penetapan, dan Integrasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara ke dalam Sistem Online Single Submission

26/02/2024

Unduh

Klasterisasi Peraturan

Klasterisasi Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

BUKU HUKUM

Berbagai kumpulan buku himpunan peraturan menteri dan himpunan naskah kerja sama serta buku program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Lihat Selengkapnya

Artikel Hukum

Artikel Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

04

Juni

Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi
Selengkapnya

12

Juni

Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi
Selengkapnya

08

Maret

Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi
Selengkapnya

Monografi Hukum

Berbagai kumpulan buku himpunan peraturan menteri dan himpunan naskah kerja sama serta buku program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Lihat Selengkapnya

Berita Terbaru

Berita Terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Konsolidasi Pra PAK Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 21 May 2024 - 15:38

<div><b>Jakarta</b> - Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan kegiatan “Konsolidasi Pra PAK Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang” pada tanggal 21 Mei 2024. Acara ini bertujuan untuk mempersiapkan perubahan yang akan diusulkan terhadap peraturan pemerintah tersebut, dengan fokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penataan ruang. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran kementerian ATR/BPN, termasuk pejabat tinggi, staf ahli, dan tim teknis yang terlibat dalam proses penataan ruang di seluruh Indonesia.<br><br></div><div>Selama kegiatan, para peserta mendiskusikan berbagai aspek yang memerlukan revisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Mereka mengevaluasi implementasi peraturan saat ini dan mengidentifikasi kendala serta peluang perbaikan untuk mendukung pembangunan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Konsolidasi ini diharapkan dapat menghasilkan usulan perubahan yang komprehensif dan terstruktur, yang nantinya akan diajukan untuk peninjauan lebih lanjut dan disahkan guna meningkatkan tata kelola penataan ruang di Indonesia.</div>

Pembahasan Draft dan Masukan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah ( RPerpres RAT RBT) 21 May 2024 - 14:57

<b>Jakarta</b> - Pada tanggal 21 Mei 2024, Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan kegiatan “Pembahasan Draft dan Masukan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah (RPerpres RAT RBT)” yang diselenggarakan secara hybrid. Pembahasan ini yang di dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. dan&nbsp; dihadiri oleh seluruh perwakilan dari Direktorat Jenderal di lingkungan&nbsp; Kementerian ATR/BPN, termasuk pejabat tinggi dan staf ahli bidnag hukum dan perundang-undangan&nbsp; .&nbsp; <br><br>Rperpres RAT RBT merupakan salah satu Progsun RPerpres Kementerian ATR/BPN Tahun 2024. Rapat tersebut dilakukan untuk mendalami kembali masukan dan pandangan dari internal Kementerian ATR/BPN sebelum dilaksanakannya Rapat Panitia Antarkementerian (PAK). Penyusunan RPerpres bertujuan antara lain untuk mengatur secara komprehensif mengenai pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah yang merupakan tindaklanjut pelaksanaan dari Pasal 146 UUCK. Berbagai aspek teknis, hukum, dan drafting dari RPerpres dibahas secara mendalam. Para peserta memberikan berbagai masukan konstruktif agar dapat memperkaya substansi RPerpres, termasuk saran untuk melakukan sinkronisasi dengan PP 18/2021 yang saat ini akan dilakukan perubahan.<br>

Inventaris Dokumen

Inventaris Dokumen JDIH Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional.

Grafik Statistik

Survey Kepuasan Masyarakat

Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Hasil Survey Tahun 2023

" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "

Ahmad Fauzi

" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "

Ahmad Fauzi

" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "

Ahmad Fauzi

" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "

Ahmad Fauzi

" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "

Ahmad Fauzi

" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "

Ahmad Fauzi
  • 4.4/5
    Rata-Rata Penilaian

    1548

    Total Penilaian

    Link Terkait

    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional