Welcome to
Documentation Network and Legal Information
Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency

Sosialisasi JDIH Kementerian ATR/BPN di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

Bandung, 31 Oktober 2025 - BIro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar sosialisasi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan fitur-fitur utama JDIH yang dapat digunakan oleh instansi dan masyarakat dalam mengakses peraturan dan informasi hukum terkait pertanahan secara lebih efisien.Dalam sosialisasi ini, dijelaskan bahwa JDIH merupakan wadah untuk pendayagunaan bersama dokumen hukum, yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi hukum yang akurat, lengkap, dan cepat. Beberapa fitur utama yang diperkenalkan antara lain pencarian peraturan hukum, koleksi buku hukum, artikel dan putusan hukum terkait agraria dan tata ruang, serta layanan interaktif seperti konsultasi publik dan terjemahan dokumen hukum.Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa JDIH merupakan platform yang dapat diandalkan untuk mencari peraturan khususnya di bidang pertanahan, karena menyediakan data yang valid dan sah, berbeda dengan sumber lain yang lebih umum. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penggunaan JDIH, sehingga mempermudah akses informasi hukum di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan masyarakat luas.

JDIH Kementerian ATR/BPN Terima Kunjungan Kerja Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi

Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025 — Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima kunjungan kerja dari Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi.Kegiatan studi banding ini bertujuan untuk memperdalam wawasan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan JDIH melalui diskusi dan sesi berbagi pengalaman antar pengelola. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai strategi penguatan sistem dokumentasi hukum, pengembangan layanan informasi berbasis digital, serta upaya optimalisasi akses masyarakat terhadap produk hukum.Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan JDIH semakin meningkat, sehingga layanan informasi hukum dapat terselenggara dengan lebih terbuka, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.#jdihatrbpn#atrbpn#jdihbanyuwangi#bagianhukumbanyuwangi#studibanding#pelayananpublik#jdihn

Konsultasi Publik Rancangan Permen Survei dan Pemetaan Tekankan Sinkronisasi Aspek Teknis dan Hukum

Yogyakarta, 2 Oktober 2025 – Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri tentang Survei dan Pemetaan untuk Administrasi Pertanahan dan Ruang (RPermen Surta) di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan substansial dari berbagai pemangku kepentingan terhadap rancangan regulasi, baik dari aspek yuridis maupun teknis lapangan. Dalam pembahasan, peserta menekankan pentingnya sinkronisasi antara substansi teknis dan hukum dalam penyusunan RPermen Surta. Materi dalam rancangan peraturan ini dinilai sangat teknis, namun memiliki konsekuensi hukum yang besar bagi pelaksana di lapangan. Karena itu, regulasi perlu disusun secara seimbang antara ketepatan teknis (geodesi) dan kepastian hukum (yuridis). Beberapa isu utama yang mengemuka dalam diskusi antara lain terkait penerapan block adjustment dan contradictur delimitatie, yang dinilai berpotensi menimbulkan perubahan terhadap kesepakatan batas antar pemilik tanah. Selain itu, peserta juga menyoroti perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai penunjukan batas, perubahan data bidang tanah, serta kesepakatan para pihak dalam proses pemetaan dan pendaftaran tanah. Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN dalam pengantar diskusi menyampaikan bahwa kegiatan konsultasi publik ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan kebijakan yang partisipatif dan akuntabel. “Regulasi yang kita susun harus dapat menjembatani kebutuhan teknis pemetaan dengan kepastian hukum yang melindungi para pelaksana di lapangan. Karena itu, setiap masukan dari para pihak, baik dari unsur akademis, teknis, maupun hukum, menjadi sangat berharga untuk menghasilkan peraturan yang harmonis, implementatif, dan partisipatif,” ujarnya. Peserta juga menekankan pentingnya mitigasi risiko hukum, termasuk pemilihan kata yang dituangkan dalam rumusan norma peraturan agar pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pelaksana serta memastikan kualitas data pertanahan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari konsultasi publik ini akan menjadi bahan penyempurnaan dalam proses finalisasi RPermen Surta sebelum ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.