Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tentang SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN RUANG

Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

RaPermen ATR/KBPN

Draft

SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN RUANG

28-06-2024

28-07-2024

Komentar

ADH 3

12/Jul/2024 10:03

Pasal 7 (3) menyatakan bahwa Peta Dasar Pertanahan sah digunakan apabila telah diunggah ke sistem elektronik Kementerian, lalu bagaimana jika peta dasar pertanahan belum di unggah ke sistem elektronik Kementerian? Berarti tidak sah, dan tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayan pertanahan

ADH 3

12/Jul/2024 10:02

Pasal 7 (3) menyatakan bahwa Peta Dasar Pertanahan sah digunakan apabila telah diunggah ke sistem elektronik Kementerian, lalu bagaimana jika peta dasar pertanahan belum di unggah ke sistem elektronik Kementerian? Berarti tidak sah, dan tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayan ternahan.

ADH 4

12/Jul/2024 09:41

Bagaimana quality control atas pembuatan peta dasar pertanahan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (5)

ADH 1

12/Jul/2024 09:38

Mengenai batas wilayah unit kerja apakah tidak sebaiknya menggunakan kewenangan dalam melakukan survey pemetaan.

ADH 2

12/Jul/2024 09:34

Mohon Konfirmasi terkait ketentuan pasal 2 ayat 4 yang dimaksud dengan "tidak termasuk dalam daftar sangsi tugas."

ADH 1

12/Jul/2024 09:33

Mohon Konfirmasi terkait Ketentuan pasal 2 ayat 2 yang di maksud dengan batas wilayah unit kerja.

ADH

12/Jul/2024 09:30

Definisi peningkatan kualitas bidang tanah pada pasal 1 angka 6 bukan merupakan pengertian melainkan cara untuk meningkatkan kualitas, agar dapat diperbaiki.

Tambah Komentar