JDIH ATR/BPN - RAPERMEN ATR/KBPN SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN RUANG

Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tentang SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN RUANG

Kembali

TAHAPAN SIKLUS PUU Jejak Transparansi Regulasi Sesuai UU No. 13 Tahun 2022

1. Perencanaan

SK Progsun Terdaftar

2. Naskah Akademik

Sedang Disusun

3. Konsultasi Publik

Partisipasi Aktif

4. Pengundangan

Pemberlakuan JDIH

Tipe :

Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tipe Singkat :

RaPermen ATR/KBPN

Status :

Draft

Tentang :

SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN RUANG

Tanggal Mulai :

28-06-2024

Tanggal Berakhir :

28-07-2024

Informasi

Masa konsultasi publik untuk rancangan peraturan ini telah berakhir. Terima kasih atas partisipasi Anda.

Daftar Tanggapan Resmi (7)

Semua tanggapan yang telah disetujui ditampilkan secara transparan

ADH 3

12 Jul 2024, 10:03

Pasal 7 (3) menyatakan bahwa Peta Dasar Pertanahan sah digunakan apabila telah diunggah ke sistem elektronik Kementerian, lalu bagaimana jika peta dasar pertanahan belum di unggah ke sistem elektronik Kementerian? Berarti tidak sah, dan tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayan pertanahan

ADH 3

12 Jul 2024, 10:02

ADH 4

12 Jul 2024, 09:41

Bagaimana quality control atas pembuatan peta dasar pertanahan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (5)

ADH 1

12 Jul 2024, 09:38

Mengenai batas wilayah unit kerja apakah tidak sebaiknya menggunakan kewenangan dalam melakukan survey pemetaan.

ADH 2

12 Jul 2024, 09:34

Mohon Konfirmasi terkait ketentuan pasal 2 ayat 4 yang dimaksud dengan "tidak termasuk dalam daftar sangsi tugas."

ADH 1

12 Jul 2024, 09:33

Mohon Konfirmasi terkait Ketentuan pasal 2 ayat 2 yang di maksud dengan batas wilayah unit kerja.

ADH

12 Jul 2024, 09:30

Definisi peningkatan kualitas bidang tanah pada pasal 1 angka 6 bukan merupakan pengertian melainkan cara untuk meningkatkan kualitas, agar dapat diperbaiki.

Lampiran Dokumen

RPermen Survei dan Pemetaan - Bahan Konsultasi Publik.pdf

Buka Tab Baru Unduh Dokumen

Hal. / -

100%

Memuat Dokumen PDF...

💡 Tip: Gunakan tombol + / -, cubit layar (pinch), atau ketuk 2x untuk zoom

Informasi

Masa konsultasi publik untuk rancangan peraturan ini telah berakhir. Terima kasih atas partisipasi Anda.

Daftar Tanggapan Resmi (7)

Semua tanggapan yang telah disetujui ditampilkan secara transparan

ADH 3

12 Jul 2024, 10:03

ADH 3

12 Jul 2024, 10:02

ADH 4

12 Jul 2024, 09:41

Bagaimana quality control atas pembuatan peta dasar pertanahan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (5)

ADH 1

12 Jul 2024, 09:38

Mengenai batas wilayah unit kerja apakah tidak sebaiknya menggunakan kewenangan dalam melakukan survey pemetaan.

ADH 2

12 Jul 2024, 09:34

Mohon Konfirmasi terkait ketentuan pasal 2 ayat 4 yang dimaksud dengan "tidak termasuk dalam daftar sangsi tugas."

ADH 1

12 Jul 2024, 09:33

Mohon Konfirmasi terkait Ketentuan pasal 2 ayat 2 yang di maksud dengan batas wilayah unit kerja.

ADH

12 Jul 2024, 09:30

Definisi peningkatan kualitas bidang tanah pada pasal 1 angka 6 bukan merupakan pengertian melainkan cara untuk meningkatkan kualitas, agar dapat diperbaiki.

Naskah Akademik & Landasan Ilmiah Regulasi

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13 Tahun 2022, setiap rancangan peraturan perundang-undangan didasarkan pada landasan ilmiah konsepsi yang memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan.

Naskah Akademik Sedang Dalam Tahap Penyelarasan

Dokumen kajian ilmiah atau keterangan konsepsi rancangan peraturan ini sedang dalam proses finalisasi oleh tim perumus dan akan segera tersedia di portal publik.

Informasi

Masa konsultasi publik untuk rancangan peraturan ini telah berakhir. Terima kasih atas partisipasi Anda.

Daftar Tanggapan Resmi (7)

Semua tanggapan yang telah disetujui ditampilkan secara transparan

ADH 3

12 Jul 2024, 10:03

ADH 3

12 Jul 2024, 10:02

ADH 4

12 Jul 2024, 09:41

Bagaimana quality control atas pembuatan peta dasar pertanahan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (5)

ADH 1

12 Jul 2024, 09:38

Mengenai batas wilayah unit kerja apakah tidak sebaiknya menggunakan kewenangan dalam melakukan survey pemetaan.

ADH 2

12 Jul 2024, 09:34

Mohon Konfirmasi terkait ketentuan pasal 2 ayat 4 yang dimaksud dengan "tidak termasuk dalam daftar sangsi tugas."

ADH 1

12 Jul 2024, 09:33

Mohon Konfirmasi terkait Ketentuan pasal 2 ayat 2 yang di maksud dengan batas wilayah unit kerja.

ADH

12 Jul 2024, 09:30

Definisi peningkatan kualitas bidang tanah pada pasal 1 angka 6 bukan merupakan pengertian melainkan cara untuk meningkatkan kualitas, agar dapat diperbaiki.

Pencarian Peraturan

Kata Kunci / Judul

Nomor Peraturan

Tahun

Jenis Peraturan

Status Keberlakuan

Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Daftar Tanggapan Resmi (7)

ADH 3

ADH 3

ADH 4

ADH 1

ADH 2

ADH 1

ADH

Daftar Tanggapan Resmi (7)

ADH 3

ADH 3

ADH 4

ADH 1

ADH 2

ADH 1

ADH

Naskah Akademik & Landasan Ilmiah Regulasi

Naskah Akademik Sedang Dalam Tahap Penyelarasan

Daftar Tanggapan Resmi (7)

ADH 3

ADH 3

ADH 4

ADH 1

ADH 2

ADH 1

ADH

Tautan

Unduh Aplikasi Mobile

Berlangganan

Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Daftar Tanggapan Resmi (7)

ADH 3

ADH 3

ADH 4

ADH 1

ADH 2

ADH 1

ADH

Daftar Tanggapan Resmi (7)

ADH 3

ADH 3

ADH 4

ADH 1

ADH 2

ADH 1

ADH

Naskah Akademik & Landasan Ilmiah Regulasi

Naskah Akademik Sedang Dalam Tahap Penyelarasan

Daftar Tanggapan Resmi (7)

ADH 3

ADH 3

ADH 4

ADH 1

ADH 2

ADH 1

ADH

Pencarian Peraturan

JDIH ATR/BPN Mobile

Aksesibilitas