Berita
Berita di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Biro Hukum

Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam FGD untuk Menyusun Kebijakan Carbon Trading dan Pengelolaan Tanah Negara

Jakarta - Forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada 27 Mei 2024 di Hotel Le-Meridien menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk bersatu dalam menghadapi isu-isu terkait carbon trading, tanah negara, dan siklus hak atas tanah. Dengan Kepala Biro Hukum sebagai pimpinan rapat, beragam peserta dari berbagai sektor termasuk pemerintah, lembaga, dan masyarakat turut hadir dalam diskusi tersebut. FGD bertujuan untuk mencapai kesepahaman yang seragam mengenai kebijakan carbon trading, pemahaman yang mendalam tentang tanah negara, serta memperkuat siklus hak atas tanah, semua sebagai dasar penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.Narasumber yang hadir, di antaranya Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Prof. Dr. Kurnia Warman dari Universitas Andalas, dan Edo Mahendra, D.Phil, Penasihat Khusus Menteri Bidang Carbon Trading, memberikan wawasan yang berharga dalam menguraikan kompleksitas isu-isu tersebut. Harapannya, FGD ini mampu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya progresif tetapi juga berkelanjutan, yang akan membawa dampak positif bagi sektor pertanahan dan lingkungan hidup di Indonesia. Kesatuan pemahaman dan kesungguhan kolaborasi antara pemangku kepentingan diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan dalam arah yang lebih baik bagi masa depan tanah dan lingkungan hidup negara.

Admin

Biro Hukum

Pembahasan Draft dan Masukan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah ( RPerpres RAT RBT)

Jakarta - Pada tanggal 21 Mei 2024, Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan kegiatan “Pembahasan Draft dan Masukan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah (RPerpres RAT RBT)” yang diselenggarakan secara hybrid. Pembahasan ini yang di dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. dan  dihadiri oleh seluruh perwakilan dari Direktorat Jenderal di lingkungan  Kementerian ATR/BPN, termasuk pejabat tinggi dan staf ahli bidnag hukum dan perundang-undangan  .  Rperpres RAT RBT merupakan salah satu Progsun RPerpres Kementerian ATR/BPN Tahun 2024. Rapat tersebut dilakukan untuk mendalami kembali masukan dan pandangan dari internal Kementerian ATR/BPN sebelum dilaksanakannya Rapat Panitia Antarkementerian (PAK). Penyusunan RPerpres bertujuan antara lain untuk mengatur secara komprehensif mengenai pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah yang merupakan tindaklanjut pelaksanaan dari Pasal 146 UUCK. Berbagai aspek teknis, hukum, dan drafting dari RPerpres dibahas secara mendalam. Para peserta memberikan berbagai masukan konstruktif agar dapat memperkaya substansi RPerpres, termasuk saran untuk melakukan sinkronisasi dengan PP 18/2021 yang saat ini akan dilakukan perubahan.

Admin

Biro Hukum

Fasilitasi Pelayanan Bantuan Hukum melalui Pemberian Keterangan Ahli Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kegiatan Redistribusi Tanah di Desa Jebus, Kab. Bangka Barat, Kep. Bangka Belitung

Kepulauan Bangka Belitung – Rabu, 17-04-2024 Biro Hukum Kementerian ATR/BPN bersama para ahli, yaitu: Direktur  Landreform, (Ditjen Penataan Agraria); Kepala Keasistenan Utama II (Ombusdman R.I.) dan ahli di bidang kerugian keuangan negara, serta tim Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan Pemberian Keterangan Ahli terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan redistribusi tanah tahun 2021 di Desa Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sebagai bentuk Fasilitasi Pelayanan Bantuan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada para Pegawai/Pensiunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Pemberian Keterangan Ahli sendiri dilaksanakan keesokan harinya, Kamis 18 April 2024 di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang dimulai pada pukul 09.00 WIB s.d. 17.50 WIB. Dalam pemberian keterangan ahli, Direktur Landreform menyampaikan seluruh prosedur Redistribusi Tanah berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2021. Kepala Keasistenan Utama II Ombudsman RI menyampaikan penyelesaian permasalahan hukum administrasi pemerintahan khususnya yang merupakan Proyek/Program Strategis Nasional apabila ditemukan permasalahan harus mendahulukan penyelesaiannya secara administratif. Selain itu ahli kerugian keuangan negara menyampaikan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan telah merugikan keuangan negara, hanya apabila telah tercatat sebagai aset Negara/aset Daerah atau kegiatan yang dilaksanakan bersifat fiktif.Dengan Pemberian Keterangan Ahli diharapkan dapat memberikan pemahaman ekstra bagi Majelis Hakim dalam memutus kasus dimaksud, selain itu diharapkan dapat meringankan bahkan membebaskan/ melepaskan Terdakwa yang merupakan Pegawai/Pensiunan Kementerian ATR/BPN yang menghadapi permasalahan hukum. ■JDIH

Admin

Humas

Manfaatkan Tanah Negara Jadi Tanah Produktif, Wamen ATR/Waka BPN Kawal Perubahan Status Hak Lahan ITDC

Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni menerima audiensi Wamen Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo beserta jajaran, di Ruang Rapat 401 Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (23/04/2024). Audiensi ini terkait perubahan status hak lahan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).Untuk diketahui, ITDC memiliki tanah seluas 350 hektare di Kawasan Nusa Dua dan Pelaga dengan bentuk penguasaan berupa Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL). Setelah berjalan 20 tahun, pengembangan pariwisata ITDC meluas untuk pembangunan kawasan wisata lainnya termasuk Sirkuit Mandalika. Sehubungan itu, Kementerian BUMN menginisiasi untuk mengalihkan HPL menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) Murni. Proses ini diharapkan menjadi yurisprudensi dalam Persero BUMN lainnya untuk memanfaatkan tanah negara menjadi tanah yang produktif.Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan, untuk perubahan hak perlu dilakukan di internal BUMN terlebih dahulu, yakni pelepasan HPL menjadi tanah negara. Kementerian ATR/BPN selanjutnya bertugas untuk melakukan legalisasi aset. Akan tetapi, Kementerian ATR/BPN akan membantu dan terus mengawal proses perubahan alas hak tersebut.Dalam audiensi ini turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono; serta Direktur Penetapan Tanah Pemerintah, Anna Anida. (MW/JR)#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDuniaBiro Hubungan MasyarakatKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional X: http://twitter.com/kem_atrbpnInstagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Admin

rakor

JDIH ATR BPN MENGIKUTI KEGIATAN PENGINTEGRASIAN JDIHN

Kamis (23/11/23) JDIH Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menghadiri kegiatan Pengintegrasian Anggota JDIHN : Validasi Dokumen Hukum JDIHN Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Portal JDIHN.Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Instansi pusat Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional menggelar kegiatan Pengintegrasian Anggota JDIHN Tahun 2023, yang dilaksanakan di Aruna Senggigi Resort & Convention Lombok pada 23 November 2023.Dalam Pembukaanya, Kepala Pusat JDIHN Bapak Dr. Nofli, Bc.Ip., S.Sos., S.H., M.Si, menyampaikan Dalam pengelolaan Basis Data Dokumen Hukum Nasional, Pusat JDIHN masih menemukan permasalahan terkait kualitas data dari dokumen hukum terintegrasi pada portal Jdihn.go.id banyak Anggota JDIHN yang belum menerapkan Standar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pengelolaan JDIHN dengan tepat. Pelu menjadi perhatian bahwa Penataan Database Peraturan Perundang-undangan juga menjadi variabel dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Reformasi Bersih dan Akuntabel.JDIH Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan JDIH sesuai standar yang ditetapkan, tentu dengan harapan memberikan layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang mendukung pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien.#JDIHN#JDIHATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#ValidasiDokumenHukum

Admin

rapat

JDIH ATR/BPN lakukan Review Pengelolaan Aplikasi JDIH bersama JDIH Nasional

Senin, 6 November 2023Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengadakan kegiatan Pembahasan "Review Pengelolaan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum" Kementeriam Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 di Ruang Rapat 502 lantai 5 Gd. Kementerian ATR/BPN.Dalam kesempatan ini turut hadir Ibu Emalia Suwartika, S.sos., M.Si. selaku Koordinator Sistem dan Basis Data, Pusat JDIHN pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ibu Ani... dari Pusdatin Kementerian ATR/BPN.Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. selaku Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, dalam pengantarnya beliau menyampaikan pentingnya suatu dokumen hukum  terdokumentasi dengan baik, terlebih di era digital ini, serta bagaimana kita membangun persepsi publik dengan suatu kepastian hukum, oleh karenanya informasi hukum tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan cepat dan mudah.Ibu Emalia menyampaikan, bahwa kegiatan ini sangat baik dilaksanakan agar JDIH ATR/BPN sebagai anggota dari JDIH Nasional terus melakukan perbaikan sesuai dengan Standar Pengelolaan  JDIH sebagaimana dalam PermenKumHam No. 8 tahun 2019, beliau berharap JDIH ATR/BPN terus melakukan perbaikan dan berkoordinasi dengan pusat JDIHN sehingga akan lebih baik lagi dalam pengelolaannya.Kepala Bidang Data dan Informasi Pusdatin juga turut menyampaikan, bahwa Pusdatin akan terus mendorong dalam hal pengembangan dan menjaga penguatan keamanan sistem aplikasi, sehingga terus membuka diri dalam membantu unit teknis mengoperasionalkan sistem pada unit kerja" Kata Ani.

Admin