Perkebunan & Pertanian
Total 17 peraturan ditemukan berdasarkan klaster: Perkebunan & Pertanian

Halaman 1 Urutan 1 Sampai 10 Dari Total 17 Data

BERLAKU

Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 Tahun 2022

Tipe : Juknis

Tanggal : 14/06/2022

Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah

BERLAKU

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021

Tipe : KepMNA/KBPN

Tanggal : 16/12/2021

Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

BERLAKU

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tipe : UU

Tanggal : 25/11/2016

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 20/04/2016

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 07/04/2016

Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

BERLAKU

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004

Tipe : PP

Tanggal : 17/03/2004

Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial

BERLAKU

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004

Tipe : UU

Tanggal : 11/08/2004

Perkebunan

BERLAKU

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002

Tipe : PP

Tanggal : 08/06/2002

Dana Reboisasi

BERLAKU

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002

Tipe : PP

Tanggal : 30/12/2002

Ketahanan Pangan

BERLAKU

Surat Keputusan Bersama Nomor 361/Kpts-VII/90 Tahun 1990

Tipe : SKB

Tanggal : 25/07/1990

Petunjuk Teknis Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral Dalam Rangka Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian