Tanah Ulayat
Total 10 peraturan ditemukan berdasarkan klaster: Tanah Ulayat

Halaman 1 Urutan 1 Sampai 10 Dari Total 10 Data

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 27/02/2024

Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 16/02/2022

Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta

TIDAK BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 20/08/2019

Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

TIDAK BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 21/03/2016

Tata Cara Penetapan Hak Komunal Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

TIDAK BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 12/05/2015

Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam KawasanTertentu

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 28/08/2003

Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 110-1316 Tahun 2003

Tipe : SE

Tanggal : 31/05/2003

Penyampaian dan Penjelasan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Tanggal 31 Mei 2003

BERLAKU

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003

Tipe : Keppres

Tanggal : 31/05/2003

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 110-2111 Tahun 2003

Tipe : SE

Tanggal : 28/08/2003

Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003

TIDAK BERLAKU

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999

Tipe : PMNA/KBPN

Tanggal : 24/06/1999

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat