Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tentang Penanganan dan Penyelesaian kasus Pertanahan
Kembali
Bagikan:
TAHAPAN SIKLUS PUU Jejak Transparansi Regulasi Sesuai UU No. 13 Tahun 2022
1. Perencanaan
SK Progsun Terdaftar
2. Naskah Akademik
Sedang Disusun
3. Konsultasi Publik
Partisipasi Aktif
4. Pengundangan
Pemberlakuan JDIH

Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

RaPermen ATR/KBPN

Draft

Penanganan dan Penyelesaian kasus Pertanahan

06-04-2026

06-05-2026

Daftar Tanggapan Resmi (15)

Agung irawan

20 Apr 2026, 18:37

surat putusan bupati lampung utara no 710.590/2074/UAS.01/1990 desa talang batu/ talang gunung

Mardi wiyanto

20 Apr 2026, 10:39

untuk di pelajari

Michael rusly

16 Apr 2026, 07:47

Menjadi mitra kerja pengawasan mafia tanah. Infopubliknews.online

Anonimus

14 Apr 2026, 23:07

Memberikan saran: dimasukan bab mengenai Tindaklanjut Putusan Pengadilan karena ada putusan pengadilan yang amarnya tidak membatalkan/menyatakan tidak sah sertipikat tanah. Tapi ada contoh isi amar putusan pengadilan: " menyatakan sebagian tanah yang sudah bersertipikat nomor xxxx yang telah dihibahkan pada tahun xxxx berdasarkan akta hibah nomor xxxx adalah sah menurut hukum."

Jadi kiranya BAB Tindaklanjut Putusan Pengadilan berisi:
-Bagian Kesatu: Pembatalan Sertipikat Karena Putusan Pengadilan
-Bagian Kedua: Perubahan Data Fisik Sertipikat Karena Putusan Pengadilan
-Bagian Ketiga: Perubahan Data Yuridis Sertipikat Karena Putusan Pengadilan

Tyas

10 Apr 2026, 03:50

Peraturan
Pencarian
Survey JDIH ATR/BPN