Perjanjian Kerja Sama
Naskah Perjanjian Kerja Sama di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Halaman 3 Urutan 21 Sampai 30 Dari Total 43 Data

Perjanjian Kerja Sama
Pihak Pertama
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pihak Kedua
PT Mappa Meta Mall
Perjanjian Kerja Sama
Pihak Pertama
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pihak Kedua
Unit Kerja Khusus Lembaga Sains Terapan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
Perjanjian Kerja Sama
Pihak Pertama
Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pihak Kedua
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Perjanjian Kerja Sama
Pihak Pertama
Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pihak Kedua
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Perjanjian Kerja Sama
Pihak Pertama
Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pihak Kedua
Fakultas Teknik Universitas Lampung
Perjanjian Kerja Sama
Pihak Pertama
Direktur Produk PT Pegadaian (Persero)
Pihak Kedua
Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Perjanjian Kerja Sama
Pihak Pertama
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pihak Kedua
Ombudsman Republik Indonesia
Perjanjian Kerja Sama
Pihak Pertama
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pihak Kedua
Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
Perjanjian Kerja Sama
Pihak Pertama
Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pihak Kedua
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Perjanjian Kerja Sama
Pihak Pertama
Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Pihak Kedua
Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional