Pendaftaran Tanah
Total 110 peraturan ditemukan berdasarkan klaster: Pendaftaran Tanah

Halaman 7 Urutan 61 Sampai 70 Dari Total 110 Data

TIDAK BERLAKU

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013

Tipe : Perkaban

Tanggal : 28/01/2013

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

BERLAKU

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2012

Tipe : Perkaban

Tanggal : 12/07/2012

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

BERLAKU

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011

Tipe : Perkaban

Tanggal : 04/02/2011

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

BERLAKU

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008

Tipe : Perkaban

Tanggal : 10/03/2008

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan

BERLAKU

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2008

Tipe : Perkaban

Tanggal : 26/09/2008

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan

BERLAKU

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tipe : UU

Tanggal : 15/10/2004

Pemerintah Daerah

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 500-770 Tahun 2004

Tipe : SE

Tanggal : 07/04/2004

Proses Balik Nama Asset Properti BPPN

BERLAKU
BERLAKU

Surat Edaran Nomor 500-1757 Tahun 2004

Tipe : SE

Tanggal : 09/07/2004

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang BPHTB

BERLAKU

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003

Tipe : IMNA/KBPN

Tanggal : 04/03/2003

Jangka Waktu Proses Permohonan Hak Atas Tanah Pada Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional