Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Halaman 10 Urutan 91 Sampai 100 Dari Total 117 Data
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993
Tipe : KepMNA/KBPN
Tanggal : 17 Juni 1993
Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992
Tipe : PP
Tanggal : 30 Juni 1992
Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang Undang Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991
Tipe : PP
Tanggal : 13 Maret 1991
Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah di Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timor Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
Surat Edaran Nomor 630.1-2782 Tahun 1991
Tipe : SE
Tanggal : -
Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Wakaf
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989
Tipe : Perkaban
Tanggal : 27 Maret 1989
Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1989
Tipe : KepKBPN
Tanggal : 31 Oktober 1989
Tata Cara Permohonan dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, dan Pembebasan Tanah Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya untuk Kawasan Industri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983
Tipe : PMDN
Tanggal : 29 Desember 1983
Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertai Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-Bagian Pada Bangunan Bertingkat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982
Tipe : KMDN
Tanggal : 13 Januari 1982
Penertiban Tanah Di Daerah Perkotaan Yang Dikuasai Oleh Badan Hukum/ Perseorangan Yang Tidak Dimanfaatkan/Diterlantarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981
Tipe : KMDN
Tanggal : 15 Agustus 1981
Proyek Operasi Nasional Agraria Menteri Dalam Negeri
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979
Tipe : Keppres
Tanggal : 08 Agustus 1979
Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat