Pengendalian Hak Atas Tanah
Total 16 peraturan ditemukan berdasarkan klaster: Pengendalian Hak Atas Tanah

Halaman 2 Urutan 11 Sampai 16 Dari Total 16 Data

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 21 Maret 2016

Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha Atau Hak Pakai Pada Lahan Yang Terbakar

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 04 Juli 2016

Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

TIDAK BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2016

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 21 Maret 2016

Tata cara Pemberian, Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

BERLAKU

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002

Tipe : Kepmen ATR/KBPN

Tanggal : 31 Januari 2002

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

BERLAKU

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 222 Tahun 1981

Tipe : KMDN

Tanggal : 09 Mei 1981

Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi

BERLAKU

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981

Tipe : KMDN

Tanggal : 09 Februari 1981

Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria