Surat Edaran
Surat Edaran (disingkat SE) adalah surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya.

Halaman 18 Urutan 171 Sampai 180 Dari Total 219 Data

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 593/3044/AGR Tahun 1985

Tipe : SE

Tanggal : 30 Mei 1985

Petani peserta PIR dan PIR Akselerasi

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 593.61/2370/Agr Tahun 1984

Tipe : SE

Tanggal : 28 Maret 1984

Penyampaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 590/11108/SJ Tahun 1984

Tipe : SE

Tanggal : 24 Oktober 1984

Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 592.21/2991/Agr Tahun 1984

Tipe : SE

Tanggal : 26 April 1984

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dari harga tanah kelebihan maksimum dan guntai/absentee obyek redistribusi landreform

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 188.51/6749/Agr Tahun 1980

Tipe : SE

Tanggal : 10 November 1980

Instruksi Presiden No.13 Tahun 1980 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No.2111 Tahun 1980 No.714/Kpts/Um/9/1980

BERLAKU

Surat Edaran Nomor Dlr.12/24/12/80 Tahun 1980

Tipe : SE

Tanggal : 19 Mei 1980

Inventarisasi tanah kelebihan Baru dan absentee baru

BERLAKU

Surat Edaran Nomor Dlr.5.269/5/1980 Tahun 1980

Tipe : SE

Tanggal : 28 Mei 1980

Penyusunan Buku A dan Buku B

BERLAKU

Surat Edaran Nomor Btu.8/356/8/79 Tahun 1979

Tipe : SE

Tanggal : 30 Agustus 1979

Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 dan Peratruran Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979

BERLAKU

Surat Edaran Nomor Btu.1/585/1-78 Tahun 1978

Tipe : SE

Tanggal : 31 Januari 1978

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1978 (beserta penjelasan pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq.Kepala Direktorat Agraria setempat)

BERLAKU

Surat Edaran Nomor Dir.5/207/5-78 Tahun 1978

Tipe : SE

Tanggal : 15 Mei 1978

Peningkatan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Petani Landreform

203

Berlaku

16

Tidak Berlaku