Pencarian Semua Bentuk Peraturan
Halaman 91 Urutan 901 Sampai 910 Dari Total 1153 Data
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
Tipe : UU
Tanggal : 27 Desember 1985
Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Surat Edaran Nomor 593.61/2370/Agr Tahun 1984
Tipe : SE
Tanggal : 28 Maret 1984
Penyampaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984
Surat Edaran Nomor 590/11108/SJ Tahun 1984
Tipe : SE
Tanggal : 24 Oktober 1984
Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984
Tipe : PMDN
Tanggal : 15 Desember 1984
Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
Surat Edaran Nomor 592.21/2991/Agr Tahun 1984
Tipe : SE
Tanggal : 26 April 1984
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dari harga tanah kelebihan maksimum dan guntai/absentee obyek redistribusi landreform
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1984
Tipe : KMDN
Tanggal : 11 Mei 1984
Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984
Tipe : KMDN
Tanggal : 03 Agustus 1984
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum Dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1984
Tipe : Keppres
Tanggal : 16 Oktober 1984
Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984
Tipe : Keppres
Tanggal : 05 September 1984
Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984
Tipe : PMDN
Tanggal : 19 April 1984
Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968