Pencarian Semua Bentuk Peraturan
Total 1153 peraturan ditemukan

Halaman 1 Urutan 1 Sampai 10 Dari Total 1153 Data

BERLAKU

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026

Tipe : UU

Tanggal : 30 September 2026

Pengaturan Reforma Agraria

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 16/SE-HR.01/VIIl/2026 Tahun 2026

Tipe : SE

Tanggal : 10 Agustus 2026

Mekanisme Penerimaan Setoran Dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Serta Integrasi Data Pertanahan Dan Data Perpajakan

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 13/SE-HR.01/VII/2026 Tahun 2026

Tipe : SE

Tanggal : 21 Juli 2026

Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2026

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 01 Januari 2026

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional dan Kantor Pertanahan

BERLAKU
BERLAKU

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1803SK-HR.01VIII2026 Tahun 2026

Tipe : Kepmen ATR/KBPN

Tanggal : 12 Agustus 2026

Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 (Sepuluh) Hari

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2026

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 09 Juni 2026

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2026

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 23 April 2026

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen

BERLAKU

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026

Tipe : Perpres

Tanggal : 02 April 2026

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 12 Mei 2026

Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang