Rancangan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Masa Konsultasi Publik Sedang Berlangsung
Batas Waktu Berakhir Dalam:
Rancangan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
RaKepmen ATR/KBPN
Draft
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
07-10-2026
07-11-2026
Daftar Tanggapan Resmi (1)
Hidayatullah, ST
07 Oct 2026, 14:09
Lampiran Dokumen
Permohonan Konsultasi Publik Peraturan Menteri.pdf💡 Tip: Gunakan tombol + / -, cubit layar (pinch), atau ketuk 2x untuk zoom
Daftar Tanggapan Resmi (1)
Hidayatullah, ST
07 Oct 2026, 14:09
2. Diharapkan ada penambahan Tata Cara dan Mekanisme apabila pemohon ingin mengajukan Pembatalan PTP yang sudah terbayar PNBP/Permohonan KKPR sudah berjalan.
3. Pasal 3 huruf a harus jelas karena ada berbagai macam jenis KKPR tanpa penilaian berdasarkan PP 28 Tahun 2025 dan Permen Investasi dan Hilirisasi/BKPM no. 5 Tahun 2025 yaitu Konfirmasi KKPR/K-KKPR dan P-KKPR kondisi tertentu tanpa penilaian.
Pencarian
2. Diharapkan ada penambahan Tata Cara dan Mekanisme apabila pemohon ingin mengajukan Pembatalan PTP yang sudah terbayar PNBP/Permohonan KKPR sudah berjalan.
3. Pasal 3 huruf a harus jelas karena ada berbagai macam jenis KKPR tanpa penilaian berdasarkan PP 28 Tahun 2025 dan Permen Investasi dan Hilirisasi/BKPM no. 5 Tahun 2025 yaitu Konfirmasi KKPR/K-KKPR dan P-KKPR kondisi tertentu tanpa penilaian.