Tingkatkan Inovasi Pengelolaan JDIH, JDIH ATR/BPN Melakukan Studi Banding ke JDIH Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi (10/10/24) – Dalam upaya memperkuat pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan mempelajari berbagai inovasi yang telah diterapkan, JDIH Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan studi banding ke JDIH Kabupaten Banyuwangi.

Rombongan JDIH Kementerian ATR/BPN diterima oleh tim pengelola JDIH Banyuwangi. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.H.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024, JDIH Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih peringkat pertama dan dianugerahi predikat EKA ACALAPATI dengan nilai 98 poin atas kinerja pengelolaan JDIH tahun 2023.

Salah satu inovasi unggulan yang menarik perhatian tim ATR/BPN adalah Ecorections, sebuah sistem digital yang memungkinkan seluruh proses penyusunan produk hukum—mulai dari usulan, disposisi pimpinan, hingga penomoran otomatis—dilakukan secara daring. Inovasi ini sangat membantu terutama di masa pandemi COVID-19, ketika interaksi langsung terbatas namun pelayanan publik tetap harus berjalan efektif.

JDIH Kabupaten Banyuwangi juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan dan Pengadilan Negeri dalam memberikan layanan konsultasi serta edukasi hukum. Sebagai bentuk pelayanan inklusif, Banyuwangi menyediakan produk hukum dalam format Braille dan video edukasi hukum dengan bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas.

Inovasi lainnya adalah sistem integrasi data hukum elektronik yang memungkinkan semua produk hukum terdokumentasi dan dapat diakses secara daring oleh masyarakat maupun pemerintah. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat kontrol dalam pengelolaan bantuan hibah dan laporan pertanggungjawaban daerah, yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Pengelolaan JDIH yang terpusat dan digital di Banyuwangi memudahkan proses penyusunan, pengesahan, hingga publikasi produk hukum, mengurangi kesalahan administrasi, dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga telah mempublikasikan naskah akademik setiap peraturan yang diterbitkan, untuk memberikan akses luas kepada masyarakat terkait latar belakang dan kajian ilmiah di balik kebijakan hukum.

Melalui kegiatan studi banding ini, JDIH Kementerian ATR/BPN menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan informasi komprehensif yang diberikan. Tim ATR/BPN berharap dapat mengadopsi inovasi-inovasi yang diterapkan di Banyuwangi untuk meningkatkan pengelolaan informasi hukum di bidang agraria dan tata ruang.