REFORMA AGRARIA

2023

PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NO. 62, LN 2023 (126) : 52 HLM.; JDIH.SETNEG.GO.ID

PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, diperlukan strategi pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui strategi: 1) Legalisasi Aset; 2) Redistribusi Tanah; 3) pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria; 4) kelembagaan Reforma Agraria; dan 5) partisipasi masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: 1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196); dan 2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 81 hlm.