|
2020 |
|||
|
PEMENATR/KBPN NO. 4, BN 2020/NO. 276, 13 HLM |
|||
|
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENILAI PERTANAHAN |
|||
|
ABSTRAK |
: |
- |
bahwa untuk kelancaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan kegiatan pertanahan serta penataan ruang lainnya diperlukan Penilai Pertanahan yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penilai Pertanahan; |
|
|
|
- |
Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU 5 Tahun 1960; UU No. 2 Tahun 2012; PP No. 128 Tahun 2015; Perpres No. 71 Tahun 2012; Perpres No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 20 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 62 Tahun 2018; Perkaban No. 5 Tahun 2012; Permen ATR/KBPN No. 8 Tahun 2015; |
|
|
|
- |
Dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Penilai Pertanahan adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya |
|
CATATAN |
: |
- |
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Maret 2020. |
|
|
|
- |
Lampiran 13 hlm. |
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Menteri
PERMEN
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan
4
2020
16 Maret 2020
23 Maret 2020
Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
BN 2020/NO. 276, 13 HLM
Jakarta
Agraria
PENILAI PERTANAHAN
Indonesia
Biro Hukum pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pertanahan
SOFYAN A. DJALIL
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Tidak Berlaku
-
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 276
-
Status Peraturan
Tahapan & Dokumen Pembentukan Regulasi
Dokumen otentik yang melandasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan ini sesuai amanat UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13 Tahun 2022 (mulai dari perencanaan, naskah akademik, draf rancangan, risalah pembahasan, hingga berita acara harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM).
Dokumen Pembentukan Belum Tersedia
Arsip dokumen tahapan pembentukan (Naskah Akademik, Berita Acara Harmonisasi, dan Risalah Rapat) untuk peraturan ini sedang dalam proses digitalisasi oleh Tim Pengelola JDIH.
UJI MATERI
Belum Tersedia
Lampiran
Atau Melalui Tombol Dibawah
