Konsultasi Publik
Halaman 4 Urutan 31 Sampai 38 Dari Total 38 Data
Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal Mulai : 24-03-2021
Tanggal Berakhir : 30-03-2021
Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal Mulai : 24-03-2021
Tanggal Berakhir : 30-03-2021
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal Mulai : 24-03-2021
Tanggal Berakhir : 30-03-2021
Tata Cara Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, Serta Tata Cara Penerbitan Persetujuan Substansi.
Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal Mulai : 24-03-2021
Tanggal Berakhir : 30-03-2021
Pedoman Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal Mulai : 24-03-2021
Tanggal Berakhir : 30-03-2021
Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar
Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal Mulai : 24-03-2021
Tanggal Berakhir : 30-03-2021
Pengendalian Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan
Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal Mulai : 24-03-2021
Tanggal Berakhir : 30-03-2021
Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang
Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal Mulai : 24-03-2021
Tanggal Berakhir : 24-03-2021
Tata Cara Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, serta Tata Cara Penerbitan Persetujuan Substansi
Pencarian Peraturan
