Pasal 40 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan anggaran khusus pelaksanaan PTSL belum dialokasikan dalam APBN/APBD maka PTSL diselenggarakan dengan menggunakan anggaran Program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria (PRONA/PRODA), Program Lintas Sektor, program Dana Desa, dan kegiatan massal lainnya seperti CSR dan dana Sertipikat Massal Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6). (2) Penyelenggaraan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: a. Sistematis lengkap: 1. Desa/kelurahan PTSL dengan cara memilih beberapa desa/kelurahan yang jumlah bidang tanah yang belum terdaftarnya tinggal sedikit dan/atau yang dapat dibiayai dengan anggaran yang ada; atau 2. Kota/kabupaten PTSL bagi kota/kabupaten yang jumlah bidang tanah yang belum terdaftarnya kurang dari 10.000 bidang tanah dan/atau sejumlah bidang tanah tertentu yang dapat dibiayai dengan anggaran yang ada; dan b. Sporadis berkelompok menuju sistematis lengkap secara bertahap desa demi desa dan kelurahan demi kelurahan dalam kecamatan-kecamatan pada setiap kota/kabupaten. Pasal 41 Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang masuk ke dalam program atau kegiatan PTSL wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 42 (1) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dalam rangka PTSL yang telah selesai dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap sah. (2) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang sedang dilaksanakan, mengacu pada ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, mencabut: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 dicabut: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018