1. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdapat kesalahan administratif baik subyek maupun obyek, dapat dilakukan perbaikan berdasarkan Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan inisiatif Kepala Kantor Pertanahan dan/atau inisiatif pemegang hak atau kuasanya. 3. Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Semua frasa Ajudikasi Percepatan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, harus dimaknai Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.