JDIH ATR/BPN - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Bagikan:

Jenis Peraturan :

Peraturan Pemerintah

Singkatan Jenis :

PP

Judul Peraturan :

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Nomor :

18

Tahun Terbit :

2021

Tanggal Penetapan :

02 Feb 2021

Tanggal Pengundangan :

02/02/2021

T.E.U Badan :

Indonesia, Pemerintah Pusat

Sumber :

LN.2021/No.28, TLN No.6630:59 hlm.

Tempat Terbit :

Jakarta

Bidang Hukum :

Agraria dan Tata Ruang

Subjek :

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PERUMAHAN, PERMUKIMAN - CIPTA KERJA

Bahasa :

Indonesia

Lokasi :

Pemerintah Pusat

Urusan Pemerintahan :

Agraria dan Tata Ruang

Penandatangan :

JOKO WIDODO

Pemrakarsa :

Pemerintah Pusat

Status :

Berlaku

Lembaran Negara :

Tahun 2021 Nomor 28

Berita Negara :

-

Peraturan Terkait :

-

Klaseterisasi :

Pengendalian Hak Atas Tanah Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Status Peraturan

Mencabut :

Lampiran Peraturan : PP Nomor 18 Tahun 2021.PDF

Dilihat : 377 kali

Diunduh : 16894 kali

HAK PENGELOLAAN - HAK ATAS TANAH - SATUAN RUMAH SUSUN - PENDAFTARAN TANAH
2021
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18, LN.2021/NO.28, TLN NO.6630, JDIH.SETKAB.GO.ID : 59 HLM.
PERATURAN PEMERINTAH (PP) TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. PP ini menyatukan (omnibus law), mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, serta beberapa pengaturan mengenai penguatan Hak Pengelolaan, serta memperbarui ketentuan PP Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Selain itu, PP ini juga mengatur kebijakan baru terkait pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. PP ini mencabut PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 103 tahun 2005 serta ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penjelasan 40 hlm.

UJI MATERI

Belum Tersedia

Lampiran

Scan QR Code Untuk Unduh Dokumen
Atau Melalui Tombol Dibawah

Unduh Dokumen

PP Nomor 18 Tahun 2021.PDF

English Translation

Terjemahan PP No 18 Tahun 2021.pdf