Pengendalian Hak Atas Tanah
Total 16 peraturan ditemukan berdasarkan klaster: Pengendalian Hak Atas Tanah

Halaman 1 Urutan 1 Sampai 10 Dari Total 16 Data

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2025

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 25 Sep 2025

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2024

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 23 Sep 2024

Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2023

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 18 Jan 2023

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 2/SE-300.UK.05/III/2023 Tahun 2023

Tipe : SE

Tanggal : 03 Sep 2023

Pemberian Keterangan Tidak Berada di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 19 Jul 2022

Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 29 Apr 2021

Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Kawasan Dan Tanah Telantar

BERLAKU

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Tipe : PP

Tanggal : 02 Feb 2021

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

BERLAKU

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021

Tipe : KepMNA/KBPN

Tanggal : 16 Dec 2021

Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

TIDAK BERLAKU

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021

Tipe : PP

Tanggal : 02 Feb 2021

Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

BERLAKU