Pencarian Semua Bentuk Peraturan
Total 1153 peraturan ditemukan

Halaman 23 Urutan 221 Sampai 230 Dari Total 1153 Data

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 04 Juni 2020

Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

TIDAK BERLAKU
BERLAKU

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Tipe : UU

Tanggal : 11 April 2020

Tentang Cipta Kerja

TIDAK BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2020

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 24 September 2020

Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2020

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 17 September 2020

Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Barat Daya Dan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku

TIDAK BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 24 Agustus 2020

Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

TIDAK BERLAKU

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020

Tipe : Perpres

Tanggal : 26 Maret 2020

Badan Pertanahan Nasional

BERLAKU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2020

Tipe : Permen ATR/KBPN

Tanggal : 09 Januari 2020

Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Serang Di Provinsi Banten Dan Kabupaten Bogor Di Provinsi Jawa Barat

TIDAK BERLAKU

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020

Tipe : Perpres

Tanggal : 26 Maret 2020

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang

BERLAKU

Peraturan Lainnya Nomor 319/S-300.U.K.01.01/IX/2020 Tahun 2020

Tipe : Peraturan Lainnya

Tanggal : 09 Februari 2020

Pengukuran dan Pemetaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Larangan Pemecahan