Organisasi dan Tata Laksana Kementerian
Total 115 peraturan ditemukan berdasarkan klaster: Organisasi dan Tata Laksana Kementerian

Halaman 11 Urutan 101 Sampai 110 Dari Total 115 Data

BERLAKU

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2003

Tipe : Keppres

Tanggal : 07 Agustus 2003

Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

TIDAK BERLAKU

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999

Tipe : IMNA/KBPN

Tanggal : -

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

BERLAKU

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1994

Tipe : KepMNA/KBPN

Tanggal : 31 Januari 1994

Pembentukan Pusat Jaringan dan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

BERLAKU

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1994

Tipe : KepMNA/KBPN

Tanggal : 30 September 1994

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan SJDI Hukum

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1990

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 09 Juni 1990

Penyempurnaan Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1990

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 11 Oktober 1990

Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Seluruh Indonesia

BERLAKU

Surat Edaran Nomor 580.2-5568-D III Tahun 1990

Tipe : SE

Tanggal : -

Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Swasta

BERLAKU

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990

Tipe : IMNA/KBPN

Tanggal : 24 September 1990

Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1990

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 11 Juni 1990

Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Di Kecamatan yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah Kerja Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 13 April 1989

tentang Batas Usia Pejabat Pembuat Akta Tanah