Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Halaman 10 Urutan 91 Sampai 100 Dari Total 117 Data
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993
Tipe : KepMNA/KBPN
Tanggal : 17 Juni 1993
Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992
Tipe : PP
Tanggal : 30 Juni 1992
Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang Undang Pokok Agraria
Surat Edaran Nomor 630.1-2782 Tahun 1991
Tipe : SE
Tanggal : -
Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Wakaf
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991
Tipe : PP
Tanggal : 13 Maret 1991
Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah di Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timor Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1989
Tipe : KepKBPN
Tanggal : 31 Oktober 1989
Tata Cara Permohonan dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, dan Pembebasan Tanah Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya untuk Kawasan Industri
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989
Tipe : Perkaban
Tanggal : 27 Maret 1989
Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983
Tipe : PMDN
Tanggal : 29 Desember 1983
Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertai Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-Bagian Pada Bangunan Bertingkat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982
Tipe : KMDN
Tanggal : 13 Januari 1982
Penertiban Tanah Di Daerah Perkotaan Yang Dikuasai Oleh Badan Hukum/ Perseorangan Yang Tidak Dimanfaatkan/Diterlantarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981
Tipe : KMDN
Tanggal : 15 Agustus 1981
Proyek Operasi Nasional Agraria Menteri Dalam Negeri
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979
Tipe : Keppres
Tanggal : 08 Agustus 1979
Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
Pencarian
