Selamat Datang di
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Temukan peraturan yang anda cari melalui pencarian dibawah ini

Ketik kata kunci untuk mencari

Produk Hukum

BARU

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

29/10/2019

Unduh
BARU

Petunjuk Teknis Nomor 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 Tahun 2019

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN TANAH LENGKAP KOTA/KABUPATEN

01/02/2019

Unduh
BARU

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2024

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten Dan Sekitarnya

20/02/2024

Unduh
BARU

20/02/2024

Unduh
POPULER

Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-HK.02.02/II/2024 Tahun 2024

Penyusunan, Penetapan, Dan Integrasi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota Ke Dalam Sistem Online Single Submission

26/02/2024

Unduh
POPULER

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

16/05/2006

Unduh
POPULER

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

29/10/2019

Unduh
POPULER

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2024

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

23/01/2024

Unduh

Klasterisasi Peraturan

Klasterisasi Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

BUKU HUKUM

Berbagai kumpulan buku himpunan peraturan menteri dan himpunan naskah kerja sama serta buku program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Lihat Selengkapnya

Artikel Hukum

Artikel Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

04

Juni

Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi
Selengkapnya

12

Juni

Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi
Selengkapnya

08

Maret

Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi
Selengkapnya

Monografi Hukum

Berbagai kumpulan buku himpunan peraturan menteri dan himpunan naskah kerja sama serta buku program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Lihat Selengkapnya

Berita Terbaru

Berita Terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JDIH ATR BPN MENGIKUTI KEGIATAN PENGINTEGRASIAN JDIHN 23 Nov 2023 - 10:43

<div>Kamis (23/11/23) JDIH Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menghadiri kegiatan Pengintegrasian Anggota JDIHN : Validasi Dokumen Hukum JDIHN Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Portal JDIHN.</div><div><br></div><div>Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Instansi pusat Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional menggelar kegiatan Pengintegrasian Anggota JDIHN Tahun 2023, yang dilaksanakan di Aruna Senggigi Resort &amp; Convention Lombok pada 23 November 2023.</div><div><br></div><div>Dalam Pembukaanya, Kepala Pusat JDIHN Bapak Dr. Nofli, Bc.Ip., S.Sos., S.H., M.Si, menyampaikan Dalam pengelolaan Basis Data Dokumen Hukum Nasional, Pusat JDIHN masih menemukan permasalahan terkait kualitas data dari dokumen hukum terintegrasi pada portal Jdihn.go.id banyak Anggota JDIHN yang belum menerapkan Standar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pengelolaan JDIHN dengan tepat. Pelu menjadi perhatian bahwa Penataan Database Peraturan Perundang-undangan juga menjadi variabel dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Reformasi Bersih dan Akuntabel.</div><div><br></div><div>JDIH Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan JDIH sesuai standar yang ditetapkan, tentu dengan harapan memberikan layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang mendukung pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien.</div><div><br></div><div>#JDIHN</div><div>#JDIHATRBPN</div><div>#MelayaniProfesionalTerpercaya</div><div>#ValidasiDokumenHukum</div>

JDIH ATR/BPN lakukan Review Pengelolaan Aplikasi JDIH bersama JDIH Nasional 09 Nov 2023 - 18:44

<div>Senin, 6 November 2023</div><div>Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengadakan kegiatan Pembahasan "Review Pengelolaan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum" Kementeriam Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 di Ruang Rapat 502 lantai 5 Gd. Kementerian ATR/BPN.</div><div><br></div><div>Dalam kesempatan ini turut hadir Ibu Emalia Suwartika, S.sos., M.Si. selaku Koordinator Sistem dan Basis Data, Pusat JDIHN pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ibu Ani... dari Pusdatin Kementerian ATR/BPN.</div><div><br></div><div>Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. selaku Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, dalam pengantarnya beliau menyampaikan pentingnya suatu dokumen hukum&nbsp; terdokumentasi dengan baik, terlebih di era digital ini, serta bagaimana kita membangun persepsi publik dengan suatu kepastian hukum, oleh karenanya informasi hukum tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan cepat dan mudah.</div><div><br></div><div>Ibu Emalia menyampaikan, bahwa kegiatan ini sangat baik dilaksanakan agar JDIH ATR/BPN sebagai anggota dari JDIH Nasional terus melakukan perbaikan sesuai dengan Standar Pengelolaan&nbsp; JDIH sebagaimana dalam PermenKumHam No. 8 tahun 2019, beliau berharap JDIH ATR/BPN terus melakukan perbaikan dan berkoordinasi dengan pusat JDIHN sehingga akan lebih baik lagi dalam pengelolaannya.</div><div><br></div><div>Kepala Bidang Data dan Informasi Pusdatin juga turut menyampaikan, bahwa Pusdatin akan terus mendorong dalam hal pengembangan dan menjaga penguatan keamanan sistem aplikasi, sehingga terus membuka diri dalam membantu unit teknis mengoperasionalkan sistem pada unit kerja" Kata Ani.</div><div><br></div>

Inventaris Dokumen

Inventaris Dokumen JDIH Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional.

Grafik Statistik

Survey Kepuasan Masyarakat

Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Hasil Survey Tahun 2023

" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "

Ahmad Fauzi

" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "

Ahmad Fauzi

" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "

Ahmad Fauzi

" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "

Ahmad Fauzi

" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "

Ahmad Fauzi

" PP 18/2021 menghormati kebijakan pemerintah daerah apabila belum dapat memberikan hak milik kepada WNI. "

Ahmad Fauzi
  • 4.4/5
    Rata-Rata Penilaian

    1548

    Total Penilaian

    Link Terkait

    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional