Penertiban Tanah Di Daerah Perkotaan Yang Dikuasai Oleh Badan Hukum/ Perseorangan Yang Tidak Dimanfaatkan/Diterlantarkan

Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 Dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan

Penetapan Besarnya Biaya Administrasi Pemberian Atau Penegasan/Pengakuan Hak Milik Kepada Petani Peserta Proyek Pengembangan Perkebunan (PIR, PIR Khusus PIR Lokal, P.R.P.T.E., Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat)

Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan

Pembentukan Seksi Landrefrom Pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Menteri Dalam Negeri

Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi

Proyek Operasi Nasional Agraria Menteri Dalam Negeri

Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria

Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980

Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform