Keputusan Menteri
Keputusan Menteri (disingkat Kepmen) adalah suatu keputusan (beschikking) ditetapkan oleh Menteri bersifat individual, kongkret dan berlaku sekali selesai (enmahlig).

Halaman 11 Urutan 101 Sampai 110 Dari Total 125 Data

TIDAK BERLAKU

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.49/DDA/69 Tahun 1969

Tipe : KMDN

Tanggal : 15/10/1969

Tentang Biaya Untuk Melihat, Memperoleh Keterangan, Kutipan dan Salinan Dari Daftar-Daftar dan Peta Pendaftaran

TIDAK BERLAKU

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk. 16/DDT/Agr/68 Tahun 1968

Tipe : KMDN

Tanggal : 18/03/1968

Larangan Mengadakan Pencabutan Surat-Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform

TIDAK BERLAKU

Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 5/DEPAG/1965 Tahun 1965

Tipe : KMA

Tanggal : 30/01/1965

MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN TERSEBUT PADA SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR Sk.8/Ka/1963 BAGI P.N.P.R. WISAYAYASA

TIDAK BERLAKU

Keputusan Menteri Agraria Nomor No. Bm/3/36 Tahun 1965

Tipe : KMA

Tanggal : 09/01/1965

PENGANGKATAN/PENEGASAN KEANGGAUTAAN BADAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN LANDREFORM PUSAT (disempurnakan)

TIDAK BERLAKU

Keputusan Menteri Agraria Nomor NO Sk. 2/Depag/1965 Tahun 1965

Tipe : KMA

Tanggal : 08/01/1965

PEMBERHENTIAN WAKIL DARI PERSATUAN RAKYAT TANI (PERTA) DARI KEANGGAUTAAN BADAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN LANDREFORM PUSAT

TIDAK BERLAKU

Keputusan Menteri Agraria Nomor NO. Sk. 88/Depag/1965 Tahun 1965

Tipe : KMA

Tanggal : 28/10/1965

PENGHENTIAN UNTUK SEMENTARA SEMUA KEGIATAN ANGGAUTA-ANGGAUTA PANITYA LANDREFORM PUSAT/DAERAH YANG MEWAKILI BARISAN TANI INDONESIA (B.T.I.)

TIDAK BERLAKU

Keputusan Menteri Agraria Nomor NO Sk. 33/Depag/1964 Tahun 1964

Tipe : KMA

Tanggal : 10/10/1964

PENGANGKATAN PIMPINAN/ANGGAUTA-ANGGAUTA BADAN MUSYAWARAH ORGANISASI MASSA TANI (BOMATANI) PUSAT

TIDAK BERLAKU
TIDAK BERLAKU

Keputusan Menteri Agraria Nomor NO Sk. 45/Depag/64 Tahun 1964

Tipe : KMA

Tanggal : 29/10/1964

PEMBENTUKAN KOMANDO PENYELESAIAN LANDREFORM.

88

Berlaku

37

Tidak Berlaku