Keputusan Menteri
Halaman 8 Urutan 71 Sampai 80 Dari Total 128 Data
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1989
Tipe : KepKBPN
Tanggal : 29 November 1989
Perubahan Hak Pakai Menjadi Hak Milik Atas Tanah-Tanah yang Telah Diberikan Kepada Para Transmigran
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1989
Tipe : KepKBPN
Tanggal : 31 Oktober 1989
Tata Cara Permohonan dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, dan Pembebasan Tanah Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya untuk Kawasan Industri
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989
Tipe : KepKBPN
Tanggal : 13 April 1989
tentang Batas Usia Pejabat Pembuat Akta Tanah
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989
Tipe : KepKBPN
Tanggal : 28 Oktober 1989
Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 593.41-64 Tahun 1985
Tipe : KMDN
Tanggal : 30 Mei 1985
Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1984
Tipe : KMDN
Tanggal : 11 Mei 1984
Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984
Tipe : KMDN
Tanggal : 03 Agustus 1984
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum Dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 592.13/2796/AGR Tahun 1983
Tipe : KMDN
Tanggal : 19 Mei 1983
Tanah Obyek Landreform Yang belum diredistribusikan Dibebaskan untuk kepentingan Pemerintah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593/7583/Agr Tahun 1983
Tipe : KMDN
Tanggal : 19 Desember 1983
Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak pengelolaan PERUM PERUMNAS kepada Pihak Ketiga Dalam Bentuk Kapling Tanah Matang (KTM)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982
Tipe : KMDN
Tanggal : 17 September 1982
Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan
88
Berlaku
40
Tidak Berlaku
Pencarian Peraturan
