Keputusan Menteri
Keputusan Menteri (disingkat Kepmen) adalah suatu keputusan (beschikking) ditetapkan oleh Menteri bersifat individual, kongkret dan berlaku sekali selesai (enmahlig).

Halaman 3 Urutan 21 Sampai 30 Dari Total 125 Data

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2006

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 01/06/2006

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2006

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 01/06/2006

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2006

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 01/06/2006

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2006

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 01/06/2006

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2006

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 01/06/2006

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsisulawesi Tenggara

TIDAK BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 16/05/2006

Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2006

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 01/06/2006

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2006

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 01/06/2006

Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau

BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 24/02/2006

Pemberian Penghargaan Berupa Sertipikat/Piagam Dan Plakat Kepada Gubernur, Bupati Dan Atau Walikota

TIDAK BERLAKU

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005

Tipe : KepKBPN

Tanggal : 01/02/2005

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

87

Berlaku

38

Tidak Berlaku