Akta otentik yg dibuat PPAT merupakan kehendak para pihak. PPAT menuangkan dalam bentuk akta, namun tetap dituntut ketelitian berkas yang sisampaikan. Janganlah Kebenaran materil dibebankan kpd PPAT bisa dibayangkan kerja PPAT menjadi seperti apa..marwah jabatan PPAT jgn dipaksakan dengan tuntutan pertanggungjawaban materil atas akta yg dibuatnya.

1. Mendukung rekan lainnya utk penyesuaian usia werda/pensiun PPAT menyesuaikan usia pensiun /werda Notaris yg secara kesehatan telah di setujui pd Kemen Hum RI.
2. Harap di pertimbangkan Jabatan PPAT apabila Notaris kena sanksi pidana 5 thn ke atas dan SK diberhentikan dg tdk hormat. Hrs ditegaskan tentang keberadaan legalitas/ SK PPAT apakah mengikuti jab Notaris atau masih berlaku.
3. Perpindahan Tugas wilayah jabatan PPAT yg mengikuti Perpindahan wilayah jab Notaris harus mendapat rekom berjenjang pengda sd IPPAT Pusat.

1. Mendukung rekan lainnya utk penyesuaian usia werda/pensiun PPAT menyesuaikan usia pensiun /werda Notaris yg secara kesehatan telah di setujui pd Kemen Hum RI.
2. Harap di pertimbangkan Jabatan PPAT apabila Notaris kena sanksi pidana 5 thn ke atas dan SK diberhentikan dg tdk hormat. Hrs ditegaskan tentang keberadaan legalitas/ SK PPAT apakah mengikuti jab Notaris atau masih berlaku.
3. Perpindahan Tugas wilayah jabatan PPAT yg mengikuti Perpindahan wilayah jab Notaris harus mendapat rekom berjenjang pengda sd IPPAT Pusat.

Menolak ketentuan Pasal 3 ayat 4 ttg PPAT bertanggung jawab atas kebenaran materiil, krn akta PPAT adlh akta partij bukan relaas akta, jd PPAT bukan pihak di dlm akta. Jd dlm hal ini PPAT keberatan harus dibebankan tanggung jawab tsb.

sudah serba elektronik dan paper less
sebaiknya laporan tiap bulan yang maksimal tanggal 10 tidak perlu lagi... karena sudah ada dalam pelaporan akta ppat di BPN dan Aplikasi untuk Validasi BPHTB

Usulan RPP PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Pasal 3 ayat (4)
"PPAT bertanggung jawab atas kebenaran materiil Akta PPAT yang dibuatnya".

Penegasan tanggung jawab kebenaran materiil akta sebagai manifestasi perlindungan hukum bagi masyarakat dan memperluas kewajiban kehati-hatian PPAT dengan menuntut pertanggungjawaban atas kebenaran materiil (materiele waarheid) dari akta yang dibuatnya;

Komentar:
Kebenaran materiil
Dalam bagan akta meliputi:
1. Judul akta
2. Tanggal akta
3. Komparisi
4. Premise akta
5. Akhir akta

Kebenaran formil
Dalam bagan akta meliputi kehendak para pihak dalam isi akta sebagaiman dituangkan dalam pasal-pasal. Isi akta menjadi tanggung jawab para pihak karena akta PPAT berbentuk Partij acten (akta pihak) bukan relaas acten. Sebagai misal pembayaran jual beli tidak harus disaksikan atau dilakukan dihadapan PPAT karena sangat tidak mungkin membawa uang tunai ke hadapan PPAT dipakai sebagai pembayaran dalm jumlah besar.

Usul:
Oleh karena kebenaran materiil dan kebenaran formil harus ada dalam pasal 3 ayat (4) sehingga berbunyi:
Pasal 3 ayat (4) "PPAT bertanggung jawab atas kebenaran formil dan kebenaran materiil Akta PPAT yang dibuatnya".


Pasal 7 ayat (5) huruf s
“PPAT membuat akta atas dasar surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak";

Masalah Kuasa Mutlak.
Kuasa mutlak yang berdiri sendiri memang setuju untuk dilarang, namun kuasa mutlak sebagai asesoir (yang timbul) dari perjanjian seharusnya masih dimungkinkan dalam hal:
1. Kuasa mutlak yang timbul karena adanya Pengikatan Jual Beli
2. Kuasa mutlak yang timbul karena adanya Perjanjian Kerjasama antara pemilik lahan dengan pengembang (developer)

Usulan Redaksi dirubah:
Pasal 7 ayat (5) huruf s “PPAT membuat akta atas dasar surat kuasa mutlak yang keberadaanya bediri sendiri yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak;

Pasal 9 ayat (3)
"Ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan".

Usulan: seyogyanya sidelaraskan dengan UUJN menjadi 70 tahun.

Pasal 38 ayat (2)
"Uang Jasa PPAT dan PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya pembuatan akta tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta".

Usul honor PAT maksimal 1% seyogyanya disesuaikan dengan Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 36 Unadang
(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
(2) (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap RPP diatas saya memberikan masukan agar dalam pasal 9 Ayat 3 masa jabatan PPAT dapat diangkat sampai umur 70 tahun karena disamakan dengan masa jabatan Notaris yang juga 70 tahun karena antara PPAT & Notaris saling mendukung untuk kemajuan usaha dan bisnis serta perekonomian nasional agar tidak timpang.

Menolak ketentuan Pasal 3 ayat 4 yang berisi PPAT bertanggung jawab atas kebenaran materiil. PPAT keberatan harus dibebankan tanggung jawab tsb

Pasal 3, PPAT bertanggungjawab atas kebenaran materiil Akta PPAT yang dibuatnya sebaiknya dihapus karena PPAT bukanlah salah satu pihak dalam akta yag dibuat dihadapan nya dan ini merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan dan jika tetap dimasukkan klausul pasal ini haruslah dimaknai sepanjang sesuai dengan surat/dokumen pendukung dan keterangan dari para pihak. Pasal 9, usia pensiun PPAT sebaiknya 70 tahun mengikuti ketentuan usia pensiun Notaris. Perlu ditambahkan ketentuan mengenai penghapusan PPATS untuk wilayah yang sudah ada atau cukup jumlah PPAT.

Tambahkan : PPAT berhak atas 50% dari BPHTB dan PPh yang dibayarkan oleh para pihak